Tren berbelanja produk impor secara online di Indonesia terus berkembang menjadi masalah yang semakin memprihatinkan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya tentang meningkatnya produk impor di toko online di negara ini. Menurut Jokowi, sekitar 90% dari produk yang dijual di toko online Indonesia adalah barang-barang impor. Pernyataan ini menjadi perhatian karena Indonesia memiliki pasar yang besar dengan lebih dari 123 juta konsumen dan potensi perdagangan digital yang mencapai Rp11.250 triliun.
Dalam pidatonya kepada peserta Program Pendidikan Lemhanas RI di Istana Negara, Jakarta, Jokowi mengungkapkan keprihatinannya tentang dominasi barang-barang impor dalam pasar e-commerce Indonesia. Dia berbicara tentang dampak negatif dari situasi ini, termasuk ancaman terhadap produk dalam negeri. Produk impor seringkali dijual dengan harga yang sangat murah karena pemilik aplikasi e-commerce mengeluarkan uang untuk memberikan diskon yang besar. Contohnya, Jokowi menemukan baju yang dijual hanya dengan harga Rp5.000.
Salah satu risiko yang lebih besar adalah ketika masyarakat sudah terbiasa berbelanja di aplikasi e-commerce yang menawarkan harga sangat murah. Kemudian, aplikasi tersebut dapat menguasai data dan perilaku pasar di Indonesia. Jokowi menjelaskan bahwa situasi ini mirip dengan bentuk kolonialisme modern, di mana serbuan produk impor murah dan penawaran promosi dari penyedia e-commerce dapat membuat masyarakat kecanduan berbelanja murah.
Namun, ketika konsumen sudah terikat, harga barang secara bertahap dinaikkan hingga sangat mahal. Akibatnya, pasar secara alami dikendalikan oleh barang-barang impor. Jokowi memperingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam kolonialisme ekonomi modern ini dan harus menyadari risiko tersebut.
Ancaman tidak hanya datang dari produk murah, tetapi juga dari penyedia jasa e-commerce yang dapat mengakses dan memiliki data tentang kebiasaan dan preferensi konsumen. Hal ini perlu diatasi dan dilindungi oleh pemerintah dengan merancang regulasi yang memadai. Jokowi menekankan perlunya melindungi kedaulatan digital Indonesia dan mengejar regulasi yang sesuai.
Pemerintah harus berperan aktif dalam mengantisipasi dampak negatif dari dominasi produk impor dalam e-commerce dan memastikan bahwa pasar dalam negeri tetap kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara produk lokal dan produk impor dalam era perdagangan digital yang berkembang pesat.