Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) memetakan sejumlah strategi untuk mendongkrak produksi minyak nasional. Salah satu langkah utama adalah mempercepat lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi (WK migas) serta menindak tegas kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannya.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya percepatan lelang 60 WK migas baru. Ia telah menginstruksikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Achmad Muchtasyar untuk memastikan proses ini rampung sebelum 2027.
“Pengoperasian blok migas baru sangat penting. Lifting kita setiap tahun menurun, sementara konsumsi terus meningkat. Percepatan tersebut adalah upaya untuk mencapai target swasembada energi,” ujar Bahlil soal produksi minyak nasional dalam pernyataannya pada Selasa (21/1).
Selain percepatan lelang, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi wilayah kerja migas yang tidak kunjung berproduksi meski telah mendapatkan persetujuan Plan of Development (PoD). Ia menyebut akan mencabut izin pengelolaan blok migas yang tidak menunjukkan hasil selama lebih dari 20 tahun.
“Negara butuh hasil dari blok migas ini. Jika perlu, izin akan dicabut tanpa pandang bulu, baik itu perusahaan BUMN maupun swasta,” tegas Bahlil.
Langkah tegas ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan produksi minyak nasional. Dengan adanya sanksi berupa pencabutan izin, perusahaan akan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan proyek pengelolaan migas.
Percepatan lelang WK migas diharapkan mampu meningkatkan angka lifting yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Pemerintah menargetkan seluruh wilayah kerja migas yang akan dilelang selesai pada 2028, dengan fokus utama pada wilayah yang memiliki potensi besar.
“Kita mendukung dunia usaha, tetapi dunia usaha juga harus mendukung negara. Semua harus berjalan sesuai aturan,” pungkas Bahlil.
Demikian informasi seputar produksi minyak nasional. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Tekno-Web.Com.