Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan penarikan utang baru sebesar Rp150,4 triliun hingga Mei 2023. Realisasi pembiayaan utang ini mengalami peningkatan sebesar 64,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy). Mulyani menjelaskan bahwa realisasi pembiayaan utang tersebut baru mencapai 21,6% dari target tahun ini sebesar Rp696,3 triliun. Faktor penyebab penarikan utang yang masih rendah dari target tersebut adalah kuatnya penerimaan dalam negeri.
“Dalam realisasi pembiayaan dari penerbitan surat utang sebesar Rp150,4 triliun, meskipun meningkat secara signifikan dibandingkan tahun lalu, ini masih mencapai 21,6% dari APBN. Hal ini disebabkan oleh situasi di mana penerimaan kita cukup kuat dan terdapat surplus anggaran, sehingga kita semua melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan utang,” ungkapnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (26/6/2023).
Jika dilihat secara rinci, realisasi pembiayaan utang hingga Mei 2023 terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp144,5 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp5,9 triliun. Keduanya mengalami kenaikan masing-masing sebesar 92% dan 63,2%.
Pada bulan Mei 2023, pemerintah juga menerbitkan surat utang berdenominasi mata uang yen, yaitu Samurai Bond, sebesar 104,8 miliar yen atau setara dengan US$ 760 juta. Dalam penerbitan ini termasuk penerbitan Blue Bond sebesar 20,7 miliar yen.
“Masyarakat investment fund di seluruh dunia memberikan feedback yang positif terhadap penerbitan surat utang yang berfokus pada lingkungan, seperti Blue Bond, Green Bond, atau SDG’s Bond, karena ini menjadi tren global dalam pembiayaan,” jelas Sri Mulyani.
“Dengan demikian, Indonesia berada dalam posisi yang baik dalam memanfaatkan minat global terhadap surat utang yang bertema lingkungan ini,” tambahnya. Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengungkapkan realisasi pembiayaan utang baru pemerintah, perkembangan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memperoleh sumber pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.