Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia mengumumkan bahwa mereka tidak akan menggunakan layanan debt collector untuk menagih pajak dari wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan citra positif DJP dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak tersebut.
Menurut DJP, tindakan menagih pajak dengan menggunakan layanan debt collector memiliki banyak risiko dan kerugian. Risiko tersebut termasuk ketidakpuasan wajib pajak terhadap cara penagihan yang dilakukan, upaya penipuan, dan masalah keamanan data pribadi. Selain itu, penggunaan debt collector juga dianggap tidak efektif karena dapat menimbulkan biaya tambahan bagi DJP dan wajib pajak.
Sebagai alternatif, DJP akan melakukan langkah-langkah penagihan pajak yang lebih efektif dan efisien, seperti mengirimkan surat peringatan dan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak mereka dalam jangka waktu yang ditentukan. Jika wajib pajak tidak membayar pajak dalam waktu yang ditentukan, DJP akan menerapkan tindakan penegakan hukum yang lebih keras.
Langkah DJP untuk tidak menggunakan layanan debt collector ini bertujuan untuk memperbaiki citra DJP dan memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap DJP. Selain itu, langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan DJP dan mendorong wajib pajak untuk melunasi kewajiban pajak mereka dengan sukarela.
Menanggapi keputusan DJP, banyak pihak menyambut positif dan menyebut tak menggunakan debt collector sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak. Namun, ada juga yang menyatakan kekhawatiran bahwa langkah ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah wajib pajak yang tidak membayar pajak mereka.
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penerimaan pajak, DJP diharapkan terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan dalam upaya meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini juga akan membantu pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi dan memperkuat keuangan negara untuk mendukung program-program pembangunan nasional.
Dalam konteks ini, penting bagi DJP untuk memperkuat kerja sama dengan wajib pajak dan memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam menagih pajak. Langkah-langkah seperti penyederhanaan proses pajak, pelaksanaan edukasi pajak yang lebih baik, dan pemberian insentif bagi wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu dapat menjadi alternatif yang lebih baik dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat keuangan negara. Jadi penggunaan debt collector sangatlah tidak tepat jika diterapkan oleh Kemenkeu dalam urusan penarikan pajak.