Komisi VII DPR mendorong Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk meninjau ulang kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk setengah jadi. Hal ini merupakan hasil rapat dengar pendapat antara Komisi VII dan Kemenperin. Dalam rapat tersebut, Komisi VII DPR RI mendorong Dirjen Ilmate dan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI untuk mengusulkanRead More →

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Indonesia mengumumkan bahwa mereka tidak akan menggunakan layanan debt collector untuk menagih pajak dari wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meningkatkan citra positif DJP dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap lembaga pajak tersebut. Menurut DJP, tindakan menagih pajakRead More →