Pelanggaran Pasar Minyak Goreng: KPPU Denda Tujuh Perusahaan Senilai Rp71 M?

By:
On:
In: Terbaru
Tagged: , , , , , , , , , ,

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengambil tindakan tegas terhadap tujuh perusahaan yang terbukti melakukan penimbunan minyak goreng saat kelangkaan pada tahun lalu. Pelanggaran tersebut melanggar Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Dalam sebuah siaran pers, KPPU mengumumkan denda total sebesar Rp71,28 miliar yang dijatuhkan pada ketujuh perusahaan tersebut.

KPPU menjelaskan bahwa tujuh perusahaan tersebut melanggar ketentuan Pasal 5 dan Pasal 19 Huruf c dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia. Denda yang dikenakan oleh KPPU mencapai Rp71,28 miliar sebagai sanksi pelanggaran tersebut. Dalam putusannya, KPPU juga menyimpulkan bahwa industri minyak goreng didominasi oleh empat grup perusahaan besar, sehingga menciptakan struktur pasar yang disebut sebagai oligopoli ketat dengan konsentrasi pasar yang tinggi.

Ketidakpatuhan para perusahaan terhadap kebijakan pemerintah terkait dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng menjadi salah satu pelanggaran yang diungkap oleh KPPU. Para perusahaan tersebut dengan sengaja menurunkan volume produksi dan/atau volume penjualan untuk mempengaruhi kebijakan HET. Dalam periode pelanggaran tersebut, terjadi kelangkaan minyak goreng yang berakibat pada penurunan kesejahteraan masyarakat. KPPU menyoroti bahwa setelah kebijakan HET dicabut, pasokan minyak goreng kemasan kembali tersedia di pasar dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

KPPU Paparkan Denda yang Dijatuhkan pada Ketujuh Perusahaan Berikut:

  1. PT Asianagro Agungjaya: Rp1.000.000.000,00
  2. PT Batara Elok Semesta Terpadu: Rp15.246.000.000,00
  3. PT Incasi Raya: Rp1.000.000.000,00
  4. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk: Rp40.887.000.000,00
  5. PT Budi Nabati Perkasa: Rp1.764.000.000,00
  6. PT Multimas Nabati Asahan: Rp8.018.000.000,00
  7. PT Sinar Alam Permai: Rp3.365.000.000,00

Ketujuh perusahaan yang terkena denda tersebut diwajibkan untuk membayar jumlah denda paling lambat dalam 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht). Jika perusahaan tidak mematuhi kewajibannya, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih serius, termasuk tindakan lebih lanjut dari KPPU atau instansi terkait lainnya karena mengakibatkan kelangkaan minyak goreng.